Download Peraturan Perundang-Undangan menyangkut Notaris dan PPAT :

UU No. 30 Tahun 2004, tentang JABATAN NOTARIS Keputusan MK No. 49/PUU-X/2-13 UU No. 16 Tahun 2001, tentang YAYASAN UU No. 25 Tahun 1992, tentang KOPERASI UU No. 17 Tahun 2012, tentang KOPERASI PP No. 37 Tahun 1998, tentang JABATAN PPAT UU No. 16 Tahun 2001, tentang YAYASAN PP  No. 63 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan UU tentang YAYASAN UU No. 16 Tahun 2001, tentang YAYASAN UU No. 16 Tahun 2001, tentang YAYASAN Jenis Koperasi Jasa Jenis Koperasi Konsumen Jenis Koperasi Produsen Jenis Koperasi Simpan Pinjam Peraturan Khusus Internal Koperasi Akutansi Peraturan Khusus Internal Koperasi Kelembagaan Peraturan Khusus Internal Koperasi Permodalan Peraturan Khusus Internal Koperasi Umum Peraturan Khusus Internal Koperasi Usaha Perkumpulan PT Yayasan

DAFTAR SEBAGIAN KECIL AKTA YANG BISA DIBUAT OLEH / DIHADAPAN NOTARIS:

1. Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli, Perubahan akta jual beli, pembatalan pengikatan jual beli, over kredit, dan jual beli bangunan serta pengoperan hak sewa atas tanah, yang dilakukan secara tunai, cicilan dan over kredit.
2. Pembuatan Akta Pendirian PT, Koperasi, CV, Yayasan, Perusahaan Dagang, Perkumpulan, LSM, Partai Politik, baik Pusat maupun cabang; masuk dan keluar sebagai pesero/pemilik saham, perubahan Anggaran Dasar, Pembekuan, (berikut perizinannya meliputi Izin Domisili, NPWP, SITU/HO, SIUP dan TDP) dan Pembubaran badan usaha dan badan hukum tersebut.
3. Pembuatan Akta Pemberian kuasa, perubahan, pemindahan, pencabutan kuasa-kuasa, antara lain kuasa membeli, menjual, menjaminkan, menyewakan, menghibahkan, mewakafkan tanah bangunan, kuasa mendirikan badan, menghadiri RUPS dan lain-lain.
4. Pembuatan Akta Kerja sama, antara lain kerja sama antara Apoteker dgn Pemilik Sarana Apotek/PSA dan Pemilik Sarana Apotek/PSA dengan PBF, kerjasama pengelolaan usaha dan lain-lain.
5. Jual beli secara tunai, cicilan, dan over kredit benda selain tanah/bangunan, antara lain kendaraan bermotor, mesin-mesin, badan usaha dan badan hukum, saham PT dan lain-lain.
6. Pembuatan akta perjanjian-perjanjian, pernyataan dan lain-lain.
7. Layanan jasa lain, antara lain IMB, Legasisasi dan Waarmerking surat/ perjanjian.

DAFTAR SEBAGIAN KECIL AKTA YANG BISA DIBUAT OLEH / DIHADAPAN PPAT:

1. Pembuatan Akta Jual Beli, Perubahan akta jual beli.
2. Pembuatan Akta Hibah dan akta Pengikatan Hibah atas tanah/bangunan, dari orang tua ke anak atau sebaliknya dan hibah kepada orang lain.
3. Pembuatan Akta Tukar menukar, perubahan dan pembatalan akta tukar menukar tanah/bangunan.
4. Pembuatan Akta Wakaf kepada Lembaga keagamaan/sosial kemasyarakatan. dan pen- sertipikatan tanah wakaf.
5. Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian (harta berupa Tanah/bangunan) karena warisan, perceraian atau kehendak para pemilik.
6. Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian (harta berupa Tanah/bangunan) karena warisan, perceraian atau kehendak para pemilik.
7. Layanan jasa lain, antara lain pensertipikatan tanah, split/pemecahan sertipikat, pembuatan surat keterangan ahli waris.

CONTOH KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN MASYARAKAT KITA:

1. Membeli tanah/bangunan dengan tidak memperhatikan kewenangan dan kecakapan penjual.
2. Membeli tanah/bangunan, baik tunai maupun cicilan, bersertipikat atau belum bersertipikat, hanya dengan kwitansi dengan/tanpa surat jual beli dibawah tangan.
3. Menunda pembuatan akta jual beli dan pengurusan pensertipikatan/ balik nama sertipikat, saat membeli tanah/bangunan, dengan alasan penjualnya masih saudara, tetangga atau rekan sekerja.
4. Menunda pembuatan akta jual beli dan pengurusan pensertipikatan/ balik nama sertipikat, saat membeli dan menjual tanah/ bangunan dengan alasan kebiasaan adat setempat atau tidak ada biaya.
5. Mengadakan perjanjian jual beli tanah/ bangunan tetapi tidak secara tegas mengatur penanggung jawab biaya dan pajak/bea ketika dibuat akta jual beli dan balik nama sertipikat/ pensertipikatan.
6. Meminjam atau meminjamkan nama kepada saudara atau rekan sekerja ketika mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa surat (pernyataan).
7. Mengajukan permohonan putusan perceraian ke pengadilan Agama tetapi tidak sekaligus pengajukan putusan mengenai pembagian harta bersama dan hak pengasuhan anak.

ANJURAN

Sangat disarankan berkonsultasi lebih dulu dengan Notaris/PPAT, sebelum melakukan perbuatan hukum, khususnya mengenai peralihan hak (menjual, membeli, menghibahkan, atau mewakafkan) atas tanah/bangunan dan perbuatan hukum lainnya.

Hubungan Teori Kepastian Hukum oleh John Austin dengan Kewenangan Notaris dalam 

Proses Pendaftaran Sertipikat Fidusia Online terhadap Perusahaan Leasing.

John Austin, sebagai salah satu pilar dari kepastian hukum mengemukakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain dianggap sebagai sumber yang rendah atau lemah (subordinate sources) dan karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang aturan dari penguasa ada. Sumber-sumber yang lebih rendah tersebut (penulis menyebutnya sebagai sumber inferior), bagi Austin sejatinya tidak dianggap sama sekali oleh Austin karena baginya sumber itu tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Salah satu konsep dasar dari Austin yang juga menjadi episentrum positivisme hukum adalah sifat otonom hukum dan dapat mencukupi dirinya sendiri (self-sufficient) (Rahardjo, 1991).

Ini mengindikasikan bahwa, Austin melihat hukum sebagai entitas yang independen dan adekuat sehingga anasir-anasir non hukum harus dipinggirkan agar tidak mengganggu prosesi internal dalam hukum itu sendiri, serta menjaga wibawa dan efektifitas hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Bagi John Austin, hukum merupakan perintah dari kekuasaan yang berdaulat. Kedaulatan itulah yang menyebabkan hukum memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi setiap warga negara untuk mematuhinya dan memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Sejatinya, Austin memandang bahwa hukum harus dilembagakan dan dikodifikasi agar hukum benar-benar dapat menjadi patron. Dapat dibayangkan jika hukum tidak diundangkan atau dibuat dalam suatu peraturan tertulis, maka gesekan atau benturan legal reasoning menyebabkan hukum berada pada posisi inferior. Inilah yang sesungguhnya ditakutkan oleh Austin; bahwa hukum kemudian tidak memiliki wibawa untuk mengatur masyarakat.

Hukum merupakan perintah dari yang mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. John Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, sehingga anasir-anasir non hukum dianggap tidak penting. Hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu (Imran Nating, 2008; Otje Salman, 2009):

1. Perintah
2. Sanksi (sesuatu yang buruk yang melekat pada perintah)
3. Kedaulatan
4. Kewajiban

Segala ketentuan yang tidak mengandung empat unsur tersebut di atas, bukan hukum melainkan hanya moralitas. Inilah episentrum ajaran Austin, bahwa hukum harus dipisahkan dari konsep moralitas.

Achmad Ali (1996) mengikhtisarkan ajaran John Austin sebagai berikut:

1. Hukum merupakan perintah penguasa (law is a commad of the lawgiver), hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi
2. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup
3. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, di luar itu bukanlah hukum melainkan moral positif.

Keempat unsur Hukum di atas merupakan inti dari terwujudnya kepastian hukum di bangsa kita. Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan Negara Agama dan bukan juga Negara Komunis. Artinya Negara dilindungi, diatur dan dikendalikan oleh Hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 jelas mengatur bahwa jangka waktu bagi perusahaan pembiayaan wajib mendaftarakan jaminan fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Jika melewati maka pemerintah akan memberi sanksi mulai dari peringatan teguran, sanksi administratif sampai pembekuan usaha. Namun fakta di lapangan hal ini belum pernah terjadi.

Tidak adanya sanksi hukum mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan kepastian hukum tidak dapat dicapai. Meskipun hukum sudah dibuat dalam bentuk peraturan tertulis namun hukum tidak ditaati. Penyebabnya adalah belum kuatnya kesadaran hukum baik dalam diri pemerintah sendiri maupun dalam diri perusahaan pembiayaan (leasing) dan notaris. Belum pernah ada sanksi ringan atau sanksi berat sesuai aturan yang sudah diberlakukan oleh Kementrian Keuangan maupun Kementrian Hukum dan HAM diberikan kepada perusahaan pembiayaan (leasing) yang melewati batas tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut. Sementara akta jaminan fidusia dan sertipikat fidusia online diterima perusahaan pembiayaan (leasing) dari notaris lebih dari 30 (tigapuluh) hari atau 1 (satu) bulan tersebut bahkan sampai berbulan-bulan, bisa sampai 6 (enam) bulan.

Belum adanya sanksi dari pemerintah terhadap perusahaan pembiayaan (leasing), maka perusahaan pembiayaan (leasing) tidak memberi peringatan atau teguran kepada notaris selaku pejabat yang sudah diberi wewenang untuk membuat akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran sertipikat fidusia online. Notaris bersikap tenang-tenang saja dan mengganggap tidak ada yang perlu dikuatirkan, karena tidak ada uang dari kantongnya yang harus dikeluarkan.

Kecendrungan individu adalah baru bertindak jika ada sanksi yang mengakibatkan pengeluaran uang dari kantongnya. Demikian juga dengan notaris. Apabila notaris mengetahui isi dari peraturan perundang-undangan maka notaris wajib memberitahu kliennya, dalam hal ini perusahaan pembiayaan (leasing) agar bersama-sama mematuhi aturan sebelum datangnya sanksi dari pemerintah. Notaris yang baik adalah notaris yang bekerja dan melakukan tanggung jawabnya dengan tetap memegang asas proffesionalitas dan kode etiknya sebagai pejabat yang melayani publik dengan suatu kesadaran hukum, dan bukan pejabat yang hanya mementingkan mencari uang.

Tidak adanya kepastian hukum juga dapat kita lihat di Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tertulis : “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Fakta di lapangan adalah Sertifikat Jaminan Fidusia Online belum tentu diserahkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, tetapi baru diserahkan apabila notaris selaku pejabat yang melakukan pendaftaran sertipikat fidusia online sudah membayarkan biaya PNBP ke Bank persepsi (BNI). Bisa saja pada hari itu juga dan bisa saja esok hari maupun beberapa hari kemudian. Aturan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan perlu direvisi untuk mencegah kerugian yang akan ditimbulkan di kemudian hari, baik bagi perusahaan pembiayaan (leasing) maupun bagi notaris sendiri.

Hubungan Teori Pertanggung Jawaban Hukum oleh Hans Kelsen dengan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pendaftaran Sertipikat Fidusia Online terhadap Perusahaan Leasing.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut the Pure of Theory Law, dimana hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. Interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris. Yang sering terjadi adalah norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen adalah :

1. Teori hukum adalah teori ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
2. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu hukum alam.
3.  Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
4. Hubungan antara teori hukum dengan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak (absolut responsibility). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan inividu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita atau ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah di antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai contohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang.

Demikian juga yang terjadi pada fakta di lapangan, dimana notaris menyerahkan akta jaminan fidusia dan sertipikat fidusia online kepada perusahaan pembiayaan (leasing) terlambat dan melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari dikarenakan bukan kesalahan yang disengaja melainkan karena adanya keterlambatan dari perusahaan pembiayaan (leasing) menyerahkan data dokumen nasabah (warkah) kepada notaris yang jumlahnya sangat banyak bisa ratusan nasabah bahkan ribuan nasabah.

Hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu kesalahan tetapi perusahaan pembiayaan (leasing) mengganggap kesalahan ini masih dapat ditolerir dan dimaklumi, karena kesalahan tidak sepenuhnya pada notaris tetapi juga diawali keterlambatan penyerahan data oleh perusahaan pembiayaan (leasing). Terlepas dari tau tidaknya perusahaan terhadap aturan yang tidak memperbolehkan terbitnya sertipikat melewati tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari setelah perjanjian pembiayaan, perusahaan tetap mengganggap notaris sudah melakukan tanggung jawabnya. Padahal notaris belum tentu mengetahui peraturan yang menyangkut akta dan sertipikat yang dibuatnya.

Bab III pasal 3 point (d) Kode Etik notaris mengatur dengan jelas bahwa kewajiban seorang notaris harus meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Notaris dianggap mengetahui segala sesuatu menyangkut segala peraturan terhadap akta dan sertipikat yang dibuatnya. Tidak heran perusahaan pembiayaan (leasing) selalu meminta kepada notaris akta jaminan fidusia dan sertipikat fidusia online yang diserahkan harus dalam keadaan sempurna dan tidak ada kesalahan 1 (satu) huruf atau 1 (satu) angka sekalipun..

Pemerintah juga sampai saat ini belum memberikan teguran atau sanksi terhadap perusahaan pembiayaan (leasing) yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan ini. Inilah yang perlu diubah dalam budaya birokrasi di bangsa kita. Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan jangan dibiarkan sebelum muncul masalah. Sanksi harus diberikan sebelum muncul masalah di kemudian hari.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut mens re), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam pengertian lebih luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault atauculpability). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligance). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi. Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hal ini yang terjadi di lapangan, dimana perusahaan pembiayaan (leasing) segera meminta notaris untuk melakukan perbaikan (revisi) atas kesalahan pada akta jaminan fidusia dan sertipikat fidusia online yang dibuatnya. Karena setiap kesalahan ketik pada akta jaminan fidusia maupun pada sertipikat fidusia online sepenuhnya merupakan tanggung jawab notaris. Sehingga ketika diserahkan kembali kepada perusahaan pembiayaan (leasing), akta dan sertipikat sudah dalam keadaan sempurna.

Konsep kewajiban yang dikembangkan disini adalah konsep yang dimaksudkan oleh teori analitis Austin, argumentasi Austin berdasarkan pada asumsi bahwa sanksi selalu dikenakan pada deliquent dan tidak di perhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada individu dalam hubungan hukum tertentu dengan deliquent. Dia tidak menyadari perbedaan antara diwajibkan (being obligated) dengan bertanggung jawab. Definisinya tentang kewajiban hukum adalah “diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah”. Tetapi bagaimana dengan kasus dimana orang selain yang tidak mematuhi hukum, dalam bahasa Austin perintah, bertanggung jawab terhadap suatu sanksi.[1]

Dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F.Camanish sebagaimana dikutip oleh K.Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.[2]

Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dengan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, dan orang lain.[3]

---

[1] Kelsen, General Theory, Op.Cit, hlm.71.

[2] E.Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi penegak hukum,Kanisvis,

   Yogyakarta, 1995, hlm.147.

[3] Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm.60.

Data hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yang berupa peraturan perundang-undangan. Sumber utama yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

2. PP No.86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

    dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,

3. PerMenKeu No.130 / PMK.010 / 2012 tentang Pendaftaran Jaminan

    Fidusia untuk Kendaraan Bermotor,

4. PerMen Hukum dan HAM No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan

    Pendaftaran Jaminan Fidusia Online,

5. PerMen Hukum dan HAM No.10 Tahun 2013 tentang Tata Cara

    Pendaftaran Jaminan Fidusia Online,

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor

    AHU-01.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Proses Permohonan Jaminan

    Fidusia pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM,

 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor

     AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem

     Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online).

Kerangka Pemikiran

Atas dasar kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan (leasing) dan konsumen sehubungan dengan pelaksanaan transaksi fidusia maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Kewajiban perusahaan pembiayaan (leasing) menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan (leasing) yang melakukan:

1.  pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah;
2. dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Dengan keluarnya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan (leasing) harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya. Oleh sebab itu pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan (leasing) wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Pendaftaran jaminan fidusia adalah diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran ke kantor Fidusia sejak tanggal Perjanjian pembiayaan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut diserahkan perusahaan pembiayaan (leasing) kepada notaris dengan Surat Kuasa.

Maksudnya demikian: misalnya perjanjian pembiayaan ditanda-tangani pada tanggal 1 Juni 2014, maka pihak perusahaan pembiayaan (leasing) harus mulai meng-order kepada notaris selambat-lambatnya 10 hari kemudian (misalnya tanggal 10 Juni 2014). Sehingga notaris masih mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan aktanya dan menanda-tangani akta jaminan fidusia tersebut, menerbitkan salinan dan mendaftarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2014.

Jika perusahaan pembiayaan (leasing) belum memiliki sertifikat fidusia online (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut. Muncul pertanyaan, berapa lama sertifikat fidusia bisa didapat oleh perusahaan pembiayaan (leasing) setelah pendaftaran jaminan fidusia? Karena hal ini tentunya menyangkut kepada proses penarikan kendaraan (benda jaminan fidusia).

Menurut aturan yang lama (fidusia manual), dimana secara aturan di Kantor Fidusia, sertifikat jaminan fidusia harus sudah terbit 14 hari kerja sejak tanggal pendaftaran. Fakta dalam praktiknya, oleh karena sekarang seluruh perusahaan pembiayaan (leasing) wajib mendaftarkan jaminan fidusianya, maka di dalam praktik terjadi “crash” atau tumpukan berkas. Sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut baru akan terbit setelah 1,5 bulan sejak tanggal pendaftaran. Hal ini tentunya menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan (leasing) untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor dari nasabahnya yang sudah mulai macet dan tidak dapat membayar cicilan. Karena berarti perusahaan pembiayaan (leasing) tersebut harus menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan penarikan.[1]

Kemungkinan terburuk jika debitur curang dengan sengaja menjual kendaraan bermotornya atau mengatakan hilang kendaraan bermotornya. Untuk mencegah kemungkinan terburuk tersebut, kendaraan bermotor yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan (leasing) langsung dibebani dengan jaminan fidusia, maka akan sangat aneh jika dalam waktu 2 bulan sudah macet. Berarti dalam hal ini, harus dipertanyakan lagi mengenai proses analisa pembiayaannya. Karena jika dikembalikan lagi kepada filosofi kredit, seseorang akan diberikan kredit jika memenuhi criteria dasar yang menggunakan Prinsipnya “5 C” (Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition of Economic).

Kekuatiran akan masalah kelambatan dan ini sekarang tidak lagi perlu dicemaskan dan masalah kecurangan bisa diminimalisasi, karena telah ditutup dengan pendaftaran sertipikat fidusia online. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri  Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia  secara elektronik (online), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online), Surat Edaran Direktur jenderal Administrasi hukum Umum Nomor AHU-01.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Proses Permohonan Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dan Surat Edaran Direktur jenderal Administrasi hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online).

Kekuatan Pembuktian menjadi kuat karena sistim yang didesain bertindak cepat, tepat dan aman, sehingga sertipikat fidusia dapat segera keluar ketika notaris sudah membayar PNBP di Bank persepsi (BNI). Tidak perlu menunggu sampai 1,5 bulan lagi baru sertipikat fidusia keluar melainkan sertipikat dapat langsung diprint sendiri oleh notaris setelah dilakukannya pembayaran PNBP. Tidak ada kesulitan lagi bagi perusahaan pembiayaan (leasing) untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor dari nasabahnya yang sudah mulai macet dan tidak dapat membayar cicilan, karena sertipikat fidusia sudah dipegang menjadi kepastian hukum dalam melakukan penarikan.

Bagaimana dengan perjanjian pembiayaan yang belum memiliki sertipikat fidusia ? Di dalam Pasal 6 PMK No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa, perusahaan pembiayaan (leasing) yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia sebelum berlakunya peraturan menteri ini dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan (leasing) dengan konsumen.

Lalu, apabila pada kontrak/perjanjian tersebut tidak dilakukan pembebanan apakah perusahaan pembiayaan tetap wajib melakukan pendaftaran jaminan fidusia? Maksud di pernyataan di dalam pasal 6 tersebut adalah akta fidusia yang lama, masih tetap dapat didaftarkan (tidak expired). tapi tentunya yang dulu belum melakukan pembebanan jaminan fidusia harus tetap melakukan pembebanan susulan, dengan dasar Kuasa Jaminan Fidusia.

Bagaimana bila perusahaan pembiayaan (leasing) tersebut melanggar kewajibannya? Menurut Pasal 4 PMK No. 130/PMK.010/2012 perusahaan pembiayaan (leasing) yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan usaha; atau

c. pencabutan izin usaha  

Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan perusahaan pembiayaan (leasing) telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan.

Sedangkan apabila pada masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan Perusahaan Pembiayaan (leasing) tetap tidak memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan (leasing), yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Demikian juga dengan sanksi pembekuan usaha, bila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha  perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud perusahaan pembiayaan (leasing) tidak juga memenuhi ketentuan Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan (leasing) yang bersangkutan.

Fakta di lapangan hal ini belum pernah terjadi. Belum pernah ada sanksi ringan atau sanksi berat sesuai aturan yang sudah diberlakukan oleh Kementrian Keuangan maupun Kementrian Hukum dan HAM diberikan kepada perusahaan pembiayaan (leasing) yang melewati batas tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut.

Dalam melakukan pendaftaran fidusia online tersebut, selain notaris harus lebih waspada dan teliti dalam membuat akta jaminan fidusia juga dalam melakukan pendaftaran fidusia online, notaris haruslah juga memperhitungkan kecepatan dalam melakukan tanggung jawabnya. Notaris harus lebih hati-hati karena memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pejabat yang membuat akta otentik, sehingga ketelitian notaris dalam hal ini sangat dituntut, jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

Dalam penyusunan topik kerangka pemikiran tesis ini, penulis menggunakan pemikiran Soejono Soekanto dalam pengumpulan data yaitu  :

1. Studi dokumen atau bahan pustaka

2. Wawancara.

Yang mana metode penelitian tersebut harus menggunakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Untuk memperkuat kerangka pemikiran dalam tesis ini, penulis mempergunakan Teori Kepastian Hukum oleh John Austin dan Teori Pertanggung Jawaban oleh Hans Kelsen.

Teori Kepastian Hukum dari John Austin juga menjadi episentrum positivisme hukum yaitu sifat otonom hukum dan dapat mencukupi dirinya sendiri (self-sufficient)[2]. Ini mengindikasikan bahwa, Austin melihat hukum sebagai entitas yang independen dan adekuat sehingga anasir-anasir non hukum harus dipinggirkan agar tidak mengganggu prosesi internal dalam hukum itu sendiri, serta menjaga wibawa dan efektifitas hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Bagi John Austin, hukum merupakan perintah dari kekuasaan yang berdaulat. Kedaulatan itulah yang menyebabkan hukum memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi setiap warga negara untuk mematuhinya dan memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Sejatinya, Austin memandang bahwa hukum harus dilembagakan dan dikodifikasi agar hukum benar-benar dapat menjadi patron. Dapat dibayangkan jika hukum tidak diundangkan atau dibuat dalam suatu peraturan tertulis, maka gesekan atau benturan legal reasoning menyebabkan hukum berada pada posisi inferior. Inilah yang sesungguhnya ditakutkan oleh Austin; bahwa hukum kemudian tidak memiliki wibawa untuk mengatur masyarakat.

Hukum merupakan perintah dari yang mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. John Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, sehingga analisa-analisa non hukum dianggap tidak penting. Hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu :[3]

1.  Perintah
2. Sanksi (sesuatu yang buruk yang melekat pada perintah)
3. Kedaulatan
4. Kewajiban

Segala ketentuan yang tidak mengandung empat unsur tersebut di atas, bukan hukum melainkan hanya moralitas. Inilah episentrum ajaran Austin, bahwa hukum harus dipisahkan dari konsep moralitas. Achmad Ali (1996) mengikhtisarkan ajaran John Austin sebagai berikut:[4]

1.      Hukum merupakan perintah penguasa (law is a commad of the lawgiver), hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi

2.      Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup

3.      Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, di luar itu bukanlah hukum melainkan moral positif.

Teori Pertanggung Jawaban oleh Hans Kelsen disebut berpusat kepada Teori Hukum Murni (the Pure of Theory Law), dimana hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. Interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris. Yang sering terjadi adalah norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen adalah :[5]

1.      Teori hukum adalah teori ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.

2.      Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu hukum alam.

3.      Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.

4.      Hubungan antara teori hukum dengan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Teori tanggungjawab hukum (liability) disebut juga teori kewajiban hukum. Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut mens re), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam pengertian lebih luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault atau culpability). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligance). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.[6]

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.[7]

---

[1] http://irmadevita.com/2012/harus-daftar-jaminan-fidusia-dulu-baru-bisa-tarik

  kendaraan/[03/07/2014]

[2] Rahardjo, S. Ilmu Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 99,

[3] Nating, I. “Perkembangan Pemikiran Hukum dari Berbagai Mazhab/Aliran” /html., 2008.[3/07/2014]

[4] Ali, A, Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm 122.

[5]W.Friedmann, Teori & Filsafat Hukum, Telaah kritis atas teori-teori hukum (susunan 1), Judul Asli : Legal Theory, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1993, hlm 170.   

[6] Jimly Asshiddiqie , Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm 63.

[7] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russell & Russell, 1961, hlm 98.